Bendera Dibakar Diam Saja

Jakarta, gusdur.netMantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengecam Gubernur NAD Irwandi Yusuf yang berdiam diri dalam menyikapi pembakaran Bendera Merah Putih menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62 di wilayahnya,.
“Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Tanggung jawab dia di mana?” tegas Gus Dur saat menjadi pembicara pada Refleksi 62 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, di Aula DPP PKB, Jl Kalibata Timur I No. 12 Jakarta Selatan, Kamis (16/08/2007).

Gus Dur menilai diamnya Irwandi, adalah strategi mantan Jubir GAM. “Itulah strategi Irwandi mendorong referendum bagi NAD,” imbuhnya.
Karena itu, Gus Dur meminta Pemerintah SBY bersikap tegas dengan memberhentikan Irwandi dari jabatannya. “Irwandi harus diberhentikan dari gubernur. Pemerintah jangan takut pada Gerakan Aceh Merdeka,” tegasnya.
Selain bagi Irwandi, Gus Dur juga meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk selekasnya menangkap para pelaku pembakaran. “Untuk apa jadi TNI, kalau tidak berani?” katanya.
Selain Gus Dur, hadir sebagai pembicara Rohaniawan Katolik Romo Frans Magnis Suseno, Anggota Dewan Syura DPP PKB Moeslim Abdurrahman, dan Menakertrans Erman Soeparno. Tampak hadir diantara deretan peserta diskusi, Sekjen DPP PKB Yenny Wahid, Ketua DPP PKB Mahfud MD, dan beberapa pengurus daerah.
Frans Magnis Suseno, yang berbicara usai Gus Dur menyatakan, ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini. Misalnya, pertama, kemiskinan. Kedua, eksklusifisme, sektarianisme, dan ekstrimisme. Ketiga, hubungan pusat dan daerah. Dan keempat, sistem hukum.
Karenanya, Romo Magnis mengharapkan masyarakat tidak menuntut kesejahteraan secara instan. “Itu tidak bisa, karena Indonesia masih mengalami goncangan,” ujarnya.
Tapi dirinya optimis akan majunya Bangsa Indonesia. “Karena kita punya modal sosial, politik, budaya, dan agama, untuk membawa negara ini hingga berhasil,” katanya.
Moeslim Abdurrahman lebih banyak mengupas persoalan kemiskinan dan pengangguran yang angkanya kian menaik. “Yang jelas-jelas sangat obyektif, sekarang orang lapar lebih banyak,” katanya.
Ia berharap pemerintah serius memikirkan masalah ini. “Nggak bisa lapar secara NU, Muhammadiyah, Katolik, atau yang lain. Lapar ya lapar! Pemerintah harus memikirkan ini,” pintanya.
Anggota baru Dewan Syura DPP PKB itu juga meminta aktualisasi nasionalisme dari pemerintah, dengan cara: pertama, penyediaan lapangan kerja. Kedua, rakyat yang sakit diobati secara gratis. Ketiga, pendidikan dipikirkan serius. “Inilah nasionalisme aktual,” ujarnya.
Sedang Erman Soeparno lebih banyak memaparkan program transmigrasi Kota Mandiri Terpadu (KMT) yang sedang digalakkan kementeriannya. “Silahkan yang mau mendaftar. Pemerintah menyediakan rumah, lahan 2 hektar, biaya hidup 2 tahun, air bersih, dan sebagainya,” promosinya.
“Yang belum nikah akan kita nikahkan massal,” imbuhnya disambut tawa hadirin.[]